PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr. Erna Yulianti membuka kegiatan pertemuan orientasi bagi E-Numerator dan Pelaksanaan Rapid Assessment, bertempat di Hotel Harris Pontianak, pada Jumat (21/2/2025).
Lewat sambutannya, Kadiskes menjelaskan perihal Rapid Health Assessment alias Penilaian cepat adalah Penilaian kesehatan cepat melalui pengumpulan informasi cepat, dengan analisis besaran masalah sebagai dasar mengambil keputusan akan kebutuhan untuk tindakan penanggulangan segera.
Penilaian cepat, lanjutnya, dalam konteks ini berguna untuk memberikan data yang komprehensif tentang kegiatan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan program imunisasi saat ini.
“Pada pelaksanaan penilaian cepat tentunya dibutuhkan tenaga Enumerator yang handal, sehingga petugas Enumerator perlu mendapatkan pengetahuan dan materi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam melaksanakan penilaian cepat,” kata Kadiskes.
dr. Erna melanjutkan penilaian ini juga bertujuan untuk Mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dari sistem surveilans dan imunisasi untuk menginformasikan upaya penguatan sistem di masa depan. Sehingga, sambungnya, pada pelaksanaan orientasi E-Numerator nantinya untuk mempersiapkan petugas memahami kuesioner yang akan dipakai pada saat pelaksanaan rapid assessment atau penilaian cepat.
“Sebagaimana kita ketahui Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2020– 2024 belum menunjukkan hasil yang optimal,” paparnya.
“Dimana Persentase Anak Usia 1 Tahun yang telah mendapatkan Imunisasi dasar Lengkap; 71 persen (2020); 73,8 persen (2021); 81,3 persen (2022); 74,9 persen (2023) dan 48,6 persen (2024),” timpalnya.
Berkaca dari data tersebut, bisa disimpulkan bahwa masih ada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap bahkan tidak pernah mendapatkan imunisasi sedari lahir.
Kadiskes berpendapat, jika kesenjangan imunitas ini tidak segera dikejar maka akan terjadi peningkatan kasus dan kejadian luar biasa (KLB) yang akan menjadi beban ganda dengan meningkatnya kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
“Sedangkan untuk kasus PD3I di Kalbar antara lain penemuan kasus suspek Campak dan Rubella di Kalbar pada tahun 2023 meningkat 54,7 persen, dibanding tahun 2022, akan tetapi penemuan kasus suspek Campak dan Rubella tahun 2024 menurun,” tegasnya.
Kedepan, dirinya ingin ada upaya dan strategi khusus dalam meningkatkan capaian Imunisasi bagi anak-anak dalam menciptakan kekebalan pada anak, khususnya di Kalimantan Barat.
“Lewat pertemian ini, saya harap dapat Memperkuat dari sisi Penilaian dan Mempersiapkan petugas yang tidak hanya memahami kuesioner yang akan dipakai pada saat pelaksanaan rapid assessment atau penilaian cepat, tetapi juga dapat membangun kerjasama dan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan baik di provinsi maupun kab/kota dalam merencanakan upaya dan strategi yang akan kita jalankan bersama dalam upaya meningkatkan cakupan imunisasi,” pungkasnya.*****
