BANJAR, suara-ikn.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M, melaksanakan Reses II masa sidang 2024-2025 di Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, pada Rabu (5/3/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian reses yang dilaksanakan di empat titik wilayah pemilihan Jabar XIII, yakni Kabupaten Kuningan, Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.
Dalam kegiatan yang berlangsung hari itu, Hj. Tina menyampaikan bahwa reses tidak hanya berfungsi untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antara masyarakat dengan wakil rakyat.
“Pelaksanaan reses kami laksanakan secara marathon di Daerah Pemilihan yaitu Kabupaten Kuningan, Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Hari ini, Kota Banjar merupakan titik lokasi keempat pelaksanaan reses,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan reses tersebut juga dimeriahkan dengan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
Tak hanya itu, Hj. Tina mengungkapkan bahwa salah satu aspirasi yang diterima dari masyarakat Kota Banjar adalah usulan pembentukan kelompok budidaya ikan.
Ia menilai program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“Pada periode sebelumnya, saya telah menyalurkan ratusan ribu hingga jutaan benih ikan di Dapil Jabar XIII. Ini merupakan salah satu upaya nyata untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Tina juga memaparkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang telah dijalankan, termasuk pelatihan keterampilan membuat produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, pasta gigi, dan minyak telon guna meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan.
“Banyak masyarakat yang telah merasakan manfaat dari program ini dan memperoleh tambahan penghasilan,” tambahnya.
Hj. Tina menegaskan bahwa kegiatan reses seperti ini sangat penting untuk mendekatkan hubungan antara legislatif dan masyarakat serta menjadi wadah penyampaian aspirasi yang akan diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan di tingkat legislatif. (*)
